LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Banda Aceh kini menampung 426 warga binaan, padahal kapasitas idealnya hanya 233 orang. Kelebihan sekitar 193 orang itu setara tingkat hunian sekitar 183 persen, atau secara matematis overkapasitas sekitar 83 persen. Mayoritas penghuninya adalah warga binaan kasus penyalahgunaan narkotika.
Kondisi tersebut disampaikan Kepala Rutan Kelas II B Banda Aceh, Hari Kurniawan, A.Md.IP., S.H., saat kunjungan awak media di Rutan Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar, Rabu (7/10/2026). Ia didampingi Kasubsi Pengelolaan Saiful Gunawan, S.IP, Kepala Satuan Pengamanan Rutan Muhammad Hidayat, S.Tr, PAs, dan Kasubsi Pelayanan Tahanan Ruslandani, SH.
Pengawasan Tak Sebanding
Dampak overkapasitas paling terasa pada pengamanan. Rutan memiliki empat regu pengamanan dengan sekitar 11 petugas per regu, sehingga totalnya sekitar 44 personel. Namun mereka bekerja bergiliran dengan sistem shift 24 jam, sehingga tidak semuanya berjaga bersamaan.
Kepala Rutan menyebut kondisi itu tidak sebanding dengan 426 penghuni yang harus diawasi. Berdasarkan rasio pengawasan ideal sekitar satu petugas untuk 18 warga binaan, dibutuhkan sekitar 24 petugas dalam satu waktu pengawasan, sementara satu regu hanya 11 orang. Hal ini menjadi salah satu persoalan utama dari sisi keamanan. Karena itu, Kepala Rutan meminta penambahan petugas.
Rehabilitasi sebagai Solusi
Penambahan petugas saja tidak menyelesaikan akar masalah, yakni banyaknya pengguna narkoba yang berada di rutan. Solusi yang diusulkan adalah agar pengguna yang berstatus terpapar atau korban penyalahgunaan narkoba tidak ditahan di rutan, melainkan direhabilitasi. Dengan begitu, jumlah penghuni berkurang dan overkapasitas tidak terus berulang.
Pemerintah Aceh disebut telah merencanakan gedung rehabilitasi yang akan ditempatkan di Janto, Aceh Besar. Fasilitas ini diharapkan menjadi tempat penanganan khusus bagi pengguna narkoba, terpisah dari rutan.
Koordinasi Sudah Berjalan, Pergub Perlu Segera Terbit
Sebelumnya, Kepala BNN Aceh dan Kepala Badan Kesbangpol Aceh telah bertemu pada Senin (5/10/2026). Pertemuan itu membahas pembentukan segera Tim Terpadu program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Aceh, serta Forum Koordinasi P4GN sebagai wadah sinergi antarinstansi. Kunjungan kerja tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program itu.
Langkah berikutnya adalah penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Pergub ini diharapkan segera dibuat agar sumber pembiayaan rehabilitasi, termasuk tempat dan anggarannya, dapat segera dikeluarkan. Dengan demikian, anggaran untuk pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika menjadi jelas.
Satu Rangkaian Solusi
Rangkaian ini saling terhubung: Tim Terpadu dan Forum Koordinasi menjadi wadah lintas instansi, Pergub menjadi dasar hukum dan pembiayaan, gedung rehabilitasi di Janto menjadi tempat penanganan, dan hasil akhirnya adalah berkurangnya pengguna narkoba yang ditahan di rutan. Jika berjalan, beban hunian dan tekanan pada petugas pengamanan ikut menurun.
