LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Dugaan korupsi dana penanggulangan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap indikasi penggunaan dana siap pakai (DSP) yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat bencana untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham dengan nilai mencapai Rp30,98 miliar.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai salah satu tersangka. Penyidik menduga dana yang berkaitan dengan anggaran kebencanaan mengalir melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Bima sebelum dimanfaatkan untuk kepentingan investasi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa salah satu temuan penyidik berkaitan dengan kepemilikan saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui PT Alfa Veritas Energizer (AVE).
“Kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07%) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar atau setara Rp30,98 miliar,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Temuan itu menjadi perhatian serius karena dana siap pakai BNPB merupakan anggaran negara yang disediakan untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana, ketika masyarakat terdampak membutuhkan bantuan secara cepat.
KPK Telusuri Aliran Dana ke Perusahaan Terafiliasi
Menurut penjelasan KPK, penyidik menduga dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Bima dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya melalui kepemilikan saham MDLA oleh PT AVE.
KPK kini mendalami hubungan antara penggunaan dana kebencanaan, transaksi keuangan perusahaan, dan kepemilikan saham tersebut untuk memperjelas konstruksi dugaan tindak pidana.
Nilai Rp30,98 miliar yang diungkap KPK merupakan nilai kepemilikan saham berdasarkan harga pada 13 Oktober 2026. Angka itu belum dapat langsung disamakan dengan jumlah kerugian negara maupun total dana BNPB yang diduga disalahgunakan.
Penelusuran aliran uang menjadi bagian penting untuk memastikan sumber dana, pihak yang mengendalikan transaksi, serta bagaimana anggaran yang seharusnya digunakan bagi kepentingan penanggulangan bencana diduga beralih ke kegiatan investasi.
Lima Orang Jadi Tersangka
Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan selaku tenaga ahli Kepala BNPB; Richard Erlangga, yang juga menjabat tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; serta Gabriel Purwaka Sigit, kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.
Keterlibatan unsur internal BNPB dan pihak swasta menjadi bagian dari penyidikan KPK untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana kebencanaan.
Khusus terhadap Bima Setiawan, KPK menerapkan sangkaan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Terhadap Sdr. BMS disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Taufik.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan pegawai negeri atau penyelenggara negara, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat perbuatan dilakukan menjadi tugasnya untuk mengurus atau mengawasi.
Dana Bencana Seharusnya untuk Menyelamatkan Masyarakat
Dugaan penyalahgunaan dana siap pakai menjadi persoalan yang sangat serius karena anggaran tersebut memiliki fungsi penting dalam mendukung penanganan darurat bencana.
Dana ini disiapkan agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika terjadi bencana, termasuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam pelaksanaan tanggap darurat.
Apabila terbukti dialihkan untuk kepentingan pribadi, penyimpangan tersebut bukan hanya persoalan pelanggaran hukum dan tata kelola keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas penanganan masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.
Karena itu, pengungkapan aliran dana, mekanisme pencairan, dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat menjadi penting agar penyidikan dapat menjelaskan secara utuh dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.
Hubungan Keluarga Bukan Bukti Keterlibatan Eks Kepala BNPB
Status Bima sebagai adik mantan Kepala BNPB Suharyanto turut menjadi perhatian publik. Namun, hubungan keluarga tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan Suharyanto dalam dugaan tindak pidana.
Berdasarkan keterangan KPK yang disampaikan dalam perkara ini, belum terdapat informasi bahwa mantan Kepala BNPB tersebut ditetapkan sebagai tersangka.
Karena itu, penyidikan perlu dibedakan secara tegas antara dugaan perbuatan para tersangka dan pihak lain yang belum dinyatakan terlibat berdasarkan alat bukti.
KPK diharapkan mengungkap secara transparan seluruh rangkaian transaksi, termasuk asal dana yang digunakan, hubungan antarkorporasi, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab apabila ditemukan bukti yang cukup.
Ujian Integritas Pengelolaan Anggaran Kemanusiaan
Perkara ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap dana pemerintah, terutama anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan dan penanganan bencana.
Pengelolaan dana darurat membutuhkan kecepatan, tetapi tetap harus disertai akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal agar tidak membuka ruang penyalahgunaan.
KPK kini memiliki tugas membuktikan dugaan tindak pidana tersebut melalui proses hukum, termasuk memastikan apakah terdapat hubungan yang dapat dibuktikan antara dana siap pakai BNPB dan investasi saham yang ditemukan penyidik.
Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil dan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dugaan penggunaan dana bencana untuk membeli saham bernilai puluhan miliar rupiah menjadi peringatan keras bahwa anggaran yang diperuntukkan bagi keselamatan masyarakat harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan. Jika terbukti, praktik semacam ini bukan sekadar pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, melainkan juga penyalahgunaan sumber daya negara yang seharusnya hadir untuk menolong korban bencana.
