LINTASNUSANTARANEWS.ID | BANDA ACEH- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. Teuku Ibrahim, menegaskan komitmennya mengawal usulan tambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebesar Rp5,05 triliun untuk tahun anggaran 2027. Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Aceh yang menghadapi ancaman serius penyelundupan dan peredaran narkotika internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan politikus yang akrab disapa Ampon Ibrahim itu saat ditemui di kawasan Batoh, Banda Aceh, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, peningkatan anggaran BNN harus memberikan dampak nyata terhadap penguatan pemberantasan narkoba di daerah, terutama Aceh yang dinilai menjadi salah satu pintu masuk utama jaringan narkotika internasional.
Komisi III DPR RI telah menyetujui untuk memperjuangkan usulan tambahan anggaran BNN sebesar Rp5,05 triliun. Sebelumnya, BNN memperoleh pagu indikatif sekitar Rp1,447 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Apabila seluruh tambahan anggaran tersebut memperoleh persetujuan akhir dalam proses penyusunan APBN, kebutuhan anggaran BNN tahun 2027 akan mencapai sekitar Rp6,497 triliun.
“Kita akan kawal penuh agar dana itu bisa dipergunakan untuk pemberantasan narkoba di Indonesia dan juga untuk BNNP Aceh,” ujar H. Teuku Ibrahim.
Kepala BNNP Aceh Sebut 50 Persen Narkoba Nasional Melewati Aceh
Desakan Ibrahim agar Aceh memperoleh perhatian khusus berkaitan dengan pernyataan Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol. Dedy Tabrani, dalam kegiatan pemusnahan barang bukti 44 kilogram ganja dan 3 kilogram sabu pada 17 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Dedy Tabrani menyebut sekitar 50 persen narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari jalur peredaran yang melewati Aceh sebagai wilayah transit.
Ia mengungkapkan bahwa jaringan narkotika internasional memanfaatkan jalur dari sejumlah negara, antara lain Malaysia, Thailand, Vietnam, dan China, sebelum memasukkan narkoba melalui Aceh untuk diedarkan ke berbagai wilayah Indonesia.
Pernyataan tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengawasi kawasan perairan, pesisir, dan jalur masuk narkotika di Aceh.
Angka 50 persen tersebut merupakan keterangan yang disampaikan Kepala BNNP Aceh dan masih memerlukan dukungan data statistik resmi untuk memastikan cakupan serta metode penghitungannya.
Pengungkapan Pabrik Sabu 1,2 Ton di Pidie Jadi Peringatan
Ancaman narkotika di Aceh semakin mendapat perhatian setelah aparat mengungkap dugaan fasilitas produksi sabu di Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, pada 23 Oktober 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas produksi narkotika dilaporkan mencapai 1,2 ton.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa ancaman yang dihadapi Aceh tidak hanya berkaitan dengan penyelundupan, tetapi juga kemungkinan pemanfaatan wilayahnya sebagai lokasi produksi narkotika oleh jaringan kejahatan terorganisasi.
Ibrahim menilai kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas penguatan kelembagaan dan kemampuan operasional BNNP Aceh.
Ia berharap dukungan anggaran dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan jalur masuk, pengumpulan informasi intelijen, penyidikan, serta kerja sama dengan Polda Aceh, Bareskrim Polri, Bea Cukai, dan instansi terkait.
Anggaran Harus Menjangkau Pencegahan hingga Gampong
Selain pemberantasan, Ibrahim mengingatkan pentingnya memperkuat program pencegahan dan rehabilitasi.
Menurutnya, keberhasilan perang melawan narkoba tidak cukup hanya diukur dari jumlah barang bukti yang disita atau tersangka yang ditangkap.
Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh edukasi, keluarga memiliki ketahanan terhadap ancaman narkoba, serta generasi muda terlindungi dari jaringan peredaran gelap narkotika.
Ia mendorong agar dukungan anggaran BNN dapat memperkuat program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), termasuk melalui pengembangan Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba.
Ibrahim berharap penguatan anggaran pemerintah pusat dapat berjalan seiring dengan dukungan kebijakan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
Baginya, penyelamatan generasi muda dari narkoba merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen politik, dukungan anggaran, dan tindakan nyata hingga ke tingkat gampong.
