LINTASNUSANTARNEWS.ID | JAKARTA- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan kepemilikan dengan artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Organisasi antikorupsi tersebut mempertanyakan transparansi, kewajaran harga, efektivitas penggunaan anggaran negara, hingga potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan pemerintah.
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah, kontrak tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025–2026.
Dalam keterangannya, Senin (9/11/2026), ICW menyebut informasi tersebut diperoleh dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga yang tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pengadaan yang dipersoalkan meliputi penayangan konten melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina, jasa keterlibatan influencer, hingga kehadiran figur publik dalam kegiatan pemerintah.
ICW menilai besarnya nilai kontrak tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terlebih ketika pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
Delapan Paket Pengadaan, Nilai Kontrak Dilaporkan Rp14,69 Miliar
Berdasarkan data yang dipaparkan ICW, terdapat delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Lima paket berasal dari Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari sejumlah satuan kerja di lingkungan KKP pada 2025 dan 2026.
Untuk Kemendikbudristek, paket pertama berupa penayangan video melalui kanal YouTube RANS Entertainment dengan nilai kontrak Rp452.698.902.
Paket kedua merupakan penayangan Instagram Reels melalui akun @raffinagita1717 senilai Rp205.893.300.
Paket ketiga berupa penayangan Instagram Story pada akun yang sama dengan nilai Rp575.655.000.
Selanjutnya, terdapat paket jasa kehadiran dalam acara atau event attendance senilai Rp2.521.329.200.
Paket kelima berupa penayangan konten TikTok melalui akun @raffinagita1717 dengan nilai Rp144.423.600.
Sementara itu, KKP tercatat melakukan pengadaan jasa influencer melalui tiga satuan kerja berbeda.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025 mengadakan paket influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.
Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa influencer untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp3.600.000.000.
Kemudian, pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan pengadaan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, senilai Rp3.600.000.000.
Berdasarkan delapan angka kontrak yang dicantumkan ICW, total nilai pengadaan mencapai Rp14.696.955.002.
Namun, nilai kontrak tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan jumlah pembayaran yang telah direalisasikan kepada penyedia. Untuk memastikan realisasi belanja, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran.
ICW Ungkap Struktur Kepemilikan Perusahaan Terafiliasi Raffi Ahmad
ICW turut menyoroti struktur kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia.
Merujuk dokumen korporasi yang disebut telah dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.
Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut.
Selain itu, Raffi juga disebut memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menjabat sebagai komisaris perusahaan.
Keterkaitan kepemilikan tersebut menjadi perhatian ICW karena Raffi Ahmad juga memegang jabatan publik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
ICW menilai hubungan antara jabatan publik dan kepentingan bisnis perlu diperiksa untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan pengaruh maupun benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
Meski demikian, kepemilikan perusahaan oleh seorang pejabat publik tidak otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Dugaan pelanggaran harus diuji berdasarkan proses pengadaan, kewenangan pejabat, serta bukti keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Pengadaan Influencer Dipertanyakan di Tengah Efisiensi Anggaran
Persoalan pertama yang disoroti ICW berkaitan dengan konsistensi kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, termasuk melalui pembatasan sejumlah kegiatan seperti seremoni, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, ICW mempertanyakan mengapa pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah masih dilakukan di tengah kebijakan penghematan tersebut.
Berdasarkan data yang dipaparkan, KKP mengadakan dua paket jasa influencer pada 2025 dengan nilai gabungan sekitar Rp7,2 miliar.
Pada 2026, kementerian yang sama kembali mengadakan satu paket senilai Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, nilai keseluruhan tiga kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW menilai pengeluaran tersebut memerlukan penjelasan mengenai urgensi, dasar kebutuhan, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Nilai Satu Instagram Story Rp575 Juta Jadi Sorotan
Salah satu paket yang menarik perhatian ICW adalah pengadaan jasa penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 senilai Rp575.655.000.
Nilai tersebut dipertanyakan karena pengeluaran dilakukan menggunakan anggaran pemerintah.
ICW membandingkan belanja tersebut dengan tekanan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah dan desa.
Organisasi itu menyebut pagu transfer ke daerah pada 2026 turun menjadi sekitar Rp693 triliun, dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
ICW juga menyoroti kebijakan penyesuaian sejumlah komponen transfer ke daerah yang dinilai berdampak terhadap kemampuan pembiayaan program di tingkat lokal.
Dalam perbandingan yang disampaikan, ICW menyebut rata-rata dana yang tersedia bagi sebagian desa untuk kebutuhan tertentu pada 2026 dapat berada pada kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Perbandingan tersebut digunakan ICW untuk mempertanyakan prioritas belanja pemerintah.
Namun, nilai paket Instagram Story dan alokasi dana desa merupakan dua pos anggaran dengan tujuan, mekanisme, dan dasar penghitungan yang berbeda. Perbandingan tersebut lebih tepat dipahami sebagai kritik terhadap prioritas pengeluaran, bukan bukti langsung adanya pelanggaran hukum.
ICW Pertanyakan Manfaat Jasa Influencer bagi Masyarakat
Persoalan kedua menyangkut efektivitas pengadaan jasa influencer dalam menyampaikan informasi mengenai program pemerintah.
ICW mempertanyakan alasan kementerian menggunakan penyedia eksternal dengan nilai kontrak besar, sementara instansi pemerintah telah memiliki perangkat komunikasi publik.
Kemendikbudristek, misalnya, memiliki unit hubungan masyarakat, kanal komunikasi resmi, situs web, dan perangkat pendukung teknologi informasi.
KKP juga memiliki biro hubungan masyarakat yang menjalankan fungsi penyampaian informasi kepada publik.
Menurut ICW, penggunaan jasa influencer di luar struktur komunikasi pemerintah harus didukung alasan kebutuhan yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur.
Penggunaan figur publik pada dasarnya dapat menjadi salah satu strategi komunikasi untuk menjangkau kelompok masyarakat tertentu.
Namun, pengadaan tersebut tetap perlu mempertimbangkan efektivitas biaya, sasaran audiens, kualitas pesan, serta dampaknya terhadap pemahaman masyarakat.
ICW menilai informasi mengenai jumlah penonton, jangkauan konten, tingkat keterlibatan pengguna, dan hasil kampanye perlu dibuka agar manfaat belanja dapat dievaluasi secara objektif.
Biaya Kehadiran Figur Publik Rp2,52 Miliar Dipersoalkan
ICW juga menyoroti paket event attendance yang diadakan Museum dan Cagar Budaya pada 2024 dengan nilai Rp2.521.329.200.
Pengadaan tersebut menjadi perhatian karena nilai kontraknya jauh lebih besar dibandingkan beberapa paket penayangan konten digital lainnya.
ICW mempertanyakan kegiatan apa saja yang tercakup dalam paket tersebut, berapa kali kehadiran yang diwajibkan, serta manfaat yang diharapkan dari keterlibatan figur publik.
Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), spesifikasi pekerjaan, jadwal kegiatan, dan laporan pelaksanaan, masyarakat dinilai sulit menilai kewajaran biaya yang dikeluarkan.
Dokumen tersebut juga diperlukan untuk memastikan apakah nilai kontrak mencakup satu kegiatan atau sejumlah aktivitas tambahan, termasuk produksi konten, promosi, dan kebutuhan operasional lainnya.
Karena itu, besarnya nilai kontrak tidak dapat langsung disimpulkan sebagai harga untuk satu kali kehadiran tanpa mengetahui rincian kewajiban penyedia.
Spesifikasi Pengadaan Diduga Mengarah kepada Penyedia Tertentu
Persoalan ketiga yang diangkat ICW berkaitan dengan potensi pembatasan persaingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
ICW mencatat bahwa empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik.
Namun, nama paket secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, pencantuman nama kanal dan akun tertentu dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesempatan penyedia lain untuk mengikuti pengadaan.
Organisasi tersebut mengingatkan bahwa penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin persaingan yang sehat apabila kebutuhan pengadaan telah dirumuskan secara sangat spesifik kepada penyedia tertentu.
Meski demikian, pengadaan jasa publikasi melalui akun tertentu juga dapat didasarkan pada kebutuhan audiens, jangkauan, dan karakteristik media yang dituju.
Untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran prinsip persaingan, perlu diperiksa dasar pemilihan kanal, analisis kebutuhan, serta ketentuan pengadaan yang berlaku.
Tiga Kontrak KKP Bernilai Hampir Sama, Dasar Harga Diminta Dibuka
ICW turut mempertanyakan keseragaman nilai tiga paket pengadaan di lingkungan KKP.
Dua paket pada 2025 memiliki nilai masing-masing Rp3.596.955.000 dan Rp3.600.000.000.
Sementara paket pada 2026 juga tercatat sebesar Rp3.600.000.000.
Kesamaan nilai kontrak tersebut dinilai perlu dijelaskan melalui dokumen perencanaan dan penetapan harga.
ICW meminta adanya keterbukaan mengenai metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), ruang lingkup pekerjaan, dan dasar penilaian kewajaran harga.
Organisasi itu juga menyoroti penggunaan satuan detik sebagai dasar penghitungan pada sejumlah paket penayangan konten.
Menurut ICW, masyarakat perlu mengetahui bagaimana durasi konten, jangkauan audiens, dan nilai jasa dihitung hingga menghasilkan angka kontrak tersebut.
Kesamaan harga antarpaket tidak dengan sendirinya menunjukkan penyimpangan, tetapi dapat menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pengadaan.
Anggaran Publik Jangan Hanya Digunakan untuk Membangun Citra Kekuasaan
Persoalan keempat yang menjadi perhatian ICW berkaitan dengan tujuan penggunaan jasa influencer.
Organisasi antikorupsi tersebut mengingatkan bahwa komunikasi publik pemerintah seharusnya berorientasi pada penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Penggunaan anggaran negara untuk publikasi program perlu dibedakan dari kegiatan yang semata-mata bertujuan meningkatkan popularitas pejabat atau membangun citra politik.
Menurut ICW, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak cukup dinilai berdasarkan popularitas figur yang digunakan.
Ukuran keberhasilan juga harus mencakup apakah masyarakat memahami program, memperoleh akses terhadap informasi yang benar, serta merasakan manfaat kebijakan yang disampaikan.
ICW mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah seharusnya dibangun melalui kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas.
Kontroversi Raffi Ahmad Ikut Disinggung ICW
Dalam keterangannya, ICW juga menyinggung kontroversi yang melibatkan Raffi Ahmad dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.
Kontroversi tersebut muncul setelah beredar video yang memunculkan dugaan bahwa sebagian peserta kegiatan bukan mahasiswa.
Informasi itu kemudian memicu kritik di media sosial, termasuk seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan sejumlah bisnis yang berkaitan dengan RANS.
Namun, dugaan mengenai identitas peserta kegiatan tersebut merupakan persoalan terpisah yang memerlukan pembuktian dan klarifikasi tersendiri.
ICW menggunakan kontroversi itu untuk menegaskan pandangannya bahwa popularitas seorang figur publik tidak selalu sejalan dengan tingkat kepercayaan masyarakat.
Karena itu, efektivitas penggunaan influencer dalam komunikasi pemerintah perlu dinilai berdasarkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Status Raffi Ahmad sebagai Pejabat Publik Picu Pertanyaan Konflik Kepentingan
Persoalan kelima yang dinilai penting oleh ICW adalah potensi konflik kepentingan.
ICW mencatat PT Rans Animasi Indonesia didirikan pada 15 April 2020.
Organisasi tersebut menyebut perusahaan itu belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024 berdasarkan data yang mereka telusuri.
Pada 22 Oktober 2024, Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat melakukan tiga paket pengadaan kepada PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dan 2026.
Urutan waktu tersebut menjadi salah satu dasar ICW mempertanyakan kemungkinan adanya konflik kepentingan.
Namun, hubungan waktu antara pengangkatan jabatan dan perolehan kontrak belum cukup untuk membuktikan bahwa kontrak diperoleh melalui penyalahgunaan kewenangan.
Untuk memastikan ada atau tidaknya konflik kepentingan, diperlukan pemeriksaan terhadap keterlibatan pejabat dalam proses pengadaan, hubungan dengan pengambil keputusan, pengungkapan kepentingan bisnis, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
ICW Dorong Transparansi dan Pemeriksaan Pengadaan
Temuan ICW memperlihatkan pentingnya keterbukaan dokumen pengadaan pemerintah, terutama untuk kontrak jasa komunikasi publik yang menggunakan anggaran negara.
Dokumen yang relevan untuk diperiksa mencakup kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis, dasar pemilihan penyedia, metode penentuan harga, kontrak, bukti pelaksanaan pekerjaan, serta laporan evaluasi hasil kegiatan.
Selain itu, perlu dipastikan apakah setiap paket telah dilaksanakan sesuai perjanjian dan apakah pembayaran dilakukan berdasarkan pekerjaan yang benar-benar diterima pemerintah.
Pemeriksaan tersebut juga penting untuk membedakan persoalan kebijakan anggaran, potensi ketidakefisienan, pelanggaran administrasi, dan dugaan tindak pidana.
Tidak setiap pengadaan yang dianggap mahal atau tidak efektif merupakan tindak pidana korupsi.
Penilaian hukum memerlukan pembuktian mengenai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sesuai unsur tindak pidana yang berlaku.
Klarifikasi Dua Kementerian dan Pihak RANS Diperlukan
Sorotan ICW terhadap delapan paket pengadaan tersebut memerlukan tanggapan dari instansi pemerintah dan perusahaan yang disebutkan.
Kemendikbudristek melalui satuan kerja terkait perlu menjelaskan dasar kebutuhan lima paket pengadaan pada 2024, termasuk tujuan penayangan konten dan kegiatan yang masuk dalam paket event attendance.
KKP juga perlu memberikan penjelasan mengenai tiga paket pengadaan pada 2025–2026, termasuk alasan penggunaan jasa influencer, mekanisme penetapan harga, serta hasil kegiatan.
Sementara itu, PT Rans Animasi Indonesia dan Raffi Ahmad perlu memperoleh kesempatan untuk memberikan klarifikasi mengenai hubungan kepemilikan perusahaan, pelaksanaan kontrak, serta dugaan potensi konflik kepentingan.
Dalam bahan yang menjadi dasar pemberitaan ini, belum terdapat tanggapan resmi dari kedua kementerian maupun pihak Raffi Ahmad terhadap temuan ICW.
Karena itu, tudingan dan pertanyaan yang disampaikan ICW belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi korupsi atau penyalahgunaan jabatan.
Uang Negara Rp14,69 Miliar Harus Dapat Dipertanggungjawabkan
Sorotan ICW terhadap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas belanja pemerintah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap pengeluaran negara perlu memiliki dasar kebutuhan yang jelas, harga yang wajar, serta manfaat yang dapat diukur.
Penggunaan jasa figur publik untuk komunikasi pemerintah bukan sesuatu yang otomatis melanggar hukum.
Namun, pengadaan tersebut harus dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, dan pencegahan konflik kepentingan.
Lima persoalan yang disoroti ICW, yakni konsistensi efisiensi anggaran, efektivitas jasa influencer, potensi pembatasan persaingan, penggunaan anggaran untuk pencitraan, dan konflik kepentingan, menjadi aspek penting yang memerlukan penjelasan terbuka dari pihak terkait.
Klarifikasi yang didukung dokumen pengadaan dan bukti pelaksanaan pekerjaan diperlukan agar masyarakat dapat menilai apakah belanja tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
Pada akhirnya, penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi kelengkapan administrasi, tetapi juga berdasarkan kebutuhan, kewajaran biaya, dan hasil yang diterima masyarakat.
