LINTASNUSANTARANEWS.ID | KUALA LUMPUR- Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan peringatan keras mengenai bahaya budaya pembiaran terhadap korupsi yang dinilainya dapat menghancurkan moral masyarakat, melemahkan penegakan hukum, dan merusak fondasi kehidupan bernegara. Menariknya, dalam menyampaikan kritik tersebut, Anwar mengutip pemikiran tokoh Islam sekaligus Pahlawan Nasional Indonesia, Mohammad Natsir, mengenai permissiveness atau budaya permisif yang membiarkan penyimpangan seolah-olah menjadi sesuatu yang lumrah.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar dalam Forum Ilmuwan Madani Seri 14 dan dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, @anwaribrahim_my, pada Minggu (8/11/2026). Anwar menegaskan bahwa kejahatan tidak boleh ditoleransi, sekalipun dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengaruh politik, kedudukan tinggi, ataupun jasa besar pada masa lalu. Menurutnya, kebiasaan memaklumi pelanggaran kecil dapat berkembang menjadi pembenaran terhadap penyelewengan yang jauh lebih besar.
“Saya selalu peringatkan apa yang pernah disebut oleh pemimpin Indonesia, Mohammad Natsir sebagai budaya permissiveness (pembiaran). Semuanya boleh. Rusak sedikit, boleh. Curi sedikit, boleh. Sedikit itu berapa? Miliaran, boleh. Jadi, toleransi terhadap kejahatan inilah yang merusak kita,” ujar Anwar sebagaimana dikutip dari materi pernyataannya.
Kritik tersebut menyoroti persoalan mendasar dalam kehidupan politik dan pemerintahan, yakni munculnya standar moral yang berbeda ketika pelanggaran dilakukan oleh orang-orang berpengaruh. Dalam pandangan Anwar, masyarakat tidak boleh menganggap suatu kejahatan menjadi lebih ringan hanya karena pelakunya pernah berjasa, memiliki hubungan dengan kekuasaan, atau mendapatkan dukungan dari kelompok tertentu.
Mohammad Natsir dan Peringatan tentang Budaya Pembiaran
Mohammad Natsir merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai negarawan, pemikir Islam, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, serta tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan politik dan kehidupan keagamaan bangsa. Natsir juga dikenal melalui gagasan-gagasannya mengenai moralitas, pendidikan, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.
Dengan mengangkat istilah permissiveness yang dikaitkannya dengan pemikiran Mohammad Natsir, Anwar mengingatkan bahwa kemerosotan moral suatu bangsa dapat bermula dari kebiasaan membiarkan pelanggaran yang dianggap kecil. Ketika masyarakat mulai menerima ketidakjujuran sebagai sesuatu yang biasa, batas antara benar dan salah berpotensi semakin kabur.
Budaya pembiaran juga dapat tumbuh ketika masyarakat bersikap keras terhadap pelanggaran yang dilakukan orang biasa, tetapi memberikan pembenaran terhadap tindakan serupa apabila dilakukan oleh pejabat, pemimpin politik, atau tokoh yang memiliki pengaruh besar.
Dalam situasi demikian, prinsip keadilan berisiko dikalahkan oleh loyalitas kelompok, hubungan pribadi, dan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, pemberantasan korupsi tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab bersama, melainkan menjadi persoalan yang dinilai berdasarkan siapa pelakunya.
Anwar Ibrahim: Jasa Ratusan Tahun Tidak Membenarkan Perampokan Harta Rakyat
Anwar menegaskan bahwa pengabdian seseorang pada masa lalu tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan penyalahgunaan kekuasaan maupun penyelewengan keuangan negara.
Menurutnya, jasa besar harus tetap dihormati, tetapi penghormatan tersebut tidak boleh berubah menjadi kekebalan terhadap hukum.
“Jasa ratusan tahun sekali pun tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk membiarkan siapa pun merampok dan menjarah harta rakyat serta negara. Sikap berkompromi dengan rasuah atas nama jasa ini jauh dari ajaran Islam,” tulis Anwar.
Pernyataan tersebut mengandung pesan bahwa penghargaan terhadap sejarah pengabdian seseorang harus dipisahkan dari penilaian terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Seseorang dapat memiliki kontribusi penting bagi masyarakat, tetapi tetap wajib mempertanggungjawabkan tindakannya apabila terbukti melakukan tindak pidana.
Dalam negara hukum, penegakan keadilan semestinya tidak dipengaruhi oleh popularitas, kekayaan, hubungan politik, maupun kedudukan sosial seseorang.
Koruptor Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya
Anwar juga menggunakan istilah tolerance for evil atau toleransi terhadap kejahatan untuk menggambarkan sikap masyarakat yang membiarkan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Ia meminta seluruh pihak yang menentang korupsi agar berani menyampaikan sikap secara terbuka dan tidak memberikan pembenaran terhadap kejahatan atas dasar jasa maupun kedudukan pelakunya.
“‘Toleransi terhadap kejahatan’ (tolerance for evil) inilah yang merusak kita. Kita yang benci dan menentang rasuah (korupsi) perlu bersuara lebih lantang, sampaikan pesan jelas bahwa tempat bagi pelaku rasuah adalah di penjara,” tegas Anwar.
Pesan tersebut menekankan pentingnya ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Meski demikian, pemidanaan terhadap seseorang tetap harus melalui proses hukum yang adil, berdasarkan alat bukti yang sah, serta putusan pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, sikap antikorupsi yang tegas harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah dan independensi lembaga penegak hukum.
Korupsi Tetap Salah, Siapa Pun Pelakunya
Sebelumnya, melalui unggahan pada Jumat (6/11/2026), Anwar juga menegaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan tanpa memandang identitas maupun kedudukan pelakunya.
“Pendirian kita mesti jelas dan tegas: rasuah tetap salah, tanpa mengira siapa yang melakukannya atau setinggi mana kedudukannya. Kita mahu mendidik generasi yang menjunjung amanah, berintegriti dan berani menolak rasuah. Nilai inilah yang mesti disemai dan dipertahankan demi masa depan negara,” tulisnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan penindakan hukum, tetapi juga pendidikan moral dan pembentukan karakter masyarakat.
Generasi muda, menurut pesan yang disampaikan Anwar, harus dibiasakan menjunjung kejujuran, menjaga amanah, serta memiliki keberanian menolak penyimpangan meskipun dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan.
Pendidikan antikorupsi menjadi penting karena praktik korupsi tidak selalu bermula dari penyalahgunaan dana dalam jumlah besar. Kebiasaan memanipulasi laporan, menyalahgunakan fasilitas, menerima keuntungan yang tidak sah, dan membenarkan ketidakjujuran dapat menjadi pintu masuk menuju pelanggaran yang lebih serius.
Islam Melarang Korupsi dan Pengambilan Harta Secara Batil
Peringatan Anwar mengenai bahaya budaya pembiaran memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam yang menempatkan kejujuran, amanah, dan keadilan sebagai prinsip utama kehidupan bermasyarakat.
Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).
Ayat tersebut memberikan peringatan tegas terhadap praktik memperoleh harta secara tidak sah, termasuk melalui penipuan, penyuapan, dan penyalahgunaan kewenangan.
Dalam konteks pemerintahan, penyalahgunaan uang negara bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi atau hukum pidana, melainkan juga berkaitan dengan pengkhianatan terhadap amanah publik.
Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat dapat kehilangan manfaatnya ketika diselewengkan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan kesadaran moral seluruh masyarakat untuk tidak membenarkan tindakan yang merugikan kepentingan umum.
Rasulullah SAW Mengajarkan Keadilan Tanpa Pandang Bulu
Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW memberikan peringatan mengenai kehancuran masyarakat yang menerapkan hukum secara tidak adil.
Beliau menjelaskan bahwa umat terdahulu mengalami kehancuran karena membiarkan orang-orang terpandang ketika melakukan pencurian, tetapi menjatuhkan hukuman kepada orang-orang lemah.
Rasulullah SAW bersabda:
إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ
Artinya: “Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah apabila orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun, apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut menegaskan bahwa kedudukan sosial tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa dalam penegakan hukum.
Prinsip ini selaras dengan peringatan Anwar Ibrahim mengenai bahaya membenarkan kejahatan atas nama jasa dan pengaruh seseorang.
Budaya Pembiaran Dapat Menghancurkan Kepercayaan Publik
Korupsi bukan hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan sistem hukum.
Ketika pelanggaran dibiarkan, masyarakat dapat kehilangan keyakinan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Kondisi tersebut berpotensi menumbuhkan sikap apatis, memperlemah pengawasan publik, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan penyimpangan terus berulang.
Sebaliknya, ketegasan pemerintah dalam menindak korupsi secara adil dan transparan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Anwar menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan berkompromi terhadap praktik korupsi selama dirinya masih menjalankan amanah sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Sikap tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa integritas pemerintahan harus dibangun melalui keteladanan pemimpin, keberanian menegakkan hukum, dan penolakan terhadap segala bentuk pembenaran atas penyalahgunaan kekuasaan.
Pesan Mohammad Natsir Relevan bagi Indonesia dan Malaysia
Penggunaan pemikiran Mohammad Natsir oleh Anwar Ibrahim memperlihatkan bahwa persoalan moralitas kekuasaan memiliki relevansi lintas negara.
Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan sejarah, budaya, serta tradisi keagamaan yang erat. Keduanya juga menghadapi tantangan dalam membangun pemerintahan yang bersih, memperkuat integritas lembaga publik, dan menumbuhkan budaya antikorupsi.
Pesan mengenai bahaya permissiveness dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat kedua negara bahwa kerusakan tata kelola pemerintahan tidak hanya disebabkan oleh pelaku korupsi, tetapi juga dapat diperparah oleh sikap membiarkan, membenarkan, atau melindungi penyimpangan.
Pada akhirnya, jasa besar seseorang tidak boleh menghapus tanggung jawab hukumnya. Kedudukan tinggi tidak boleh menjadi perisai terhadap penyelidikan yang sah, dan dukungan politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan.
Peringatan Anwar Ibrahim yang mengangkat pemikiran Mohammad Natsir menyampaikan pesan mendasar: bangsa yang ingin maju harus berani menolak korupsi tanpa memandang siapa pelakunya. Sebab, ketika kejahatan mulai dimaklumi atas nama jasa, kedudukan, atau kepentingan kelompok, yang terancam bukan hanya keuangan negara, tetapi juga keadilan, moralitas, dan masa depan bangsa.
