LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) periode 2018–2023.
Penyitaan tersebut menjadi perkembangan baru dalam pengusutan perkara pengadaan teknologi digitalisasi SPBU yang memiliki nilai proyek maksimal Rp3,6 triliun dan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp322,18 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa penyidik telah melakukan penyitaan uang dari Bobby Rasyidin yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
“Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar, dari salah seorang saksi saudara BR,” kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Budi menegaskan bahwa penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek digitalisasi SPBU.
“Dalam perkara dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait digitalisasi SPBU,” ujarnya.
KPK Belum Ungkap Asal-usul dan Keterkaitan Uang Rp2 Miliar
Meski telah membenarkan penyitaan, KPK belum menjelaskan secara terperinci asal-usul uang Rp2 miliar tersebut maupun hubungannya dengan dugaan penyimpangan dalam proyek digitalisasi SPBU.
Penyidik juga belum memaparkan alasan spesifik uang tersebut disita dari Bobby Rasyidin.
Dengan demikian, belum dapat disimpulkan apakah uang itu merupakan bagian dari aliran dana hasil dugaan korupsi, berkaitan dengan transaksi tertentu, atau disita untuk kepentingan pembuktian lainnya.
Status Bobby Rasyidin dalam perkara ini, berdasarkan keterangan yang tersedia, masih sebagai saksi.
Penyitaan uang dari seorang saksi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana atau telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kejelasan mengenai keterkaitan uang tersebut dengan perkara masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari penyidik KPK.
Bobby Rasyidin Pernah Diperiksa Saat Menjabat Direktur PT Len Industri
Nama Bobby Rasyidin sebelumnya telah muncul dalam rangkaian penyidikan kasus digitalisasi SPBU.
Ia pernah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada Januari dan Mei 2025, ketika masih menjabat sebagai Direktur PT Len Industri.
Pemeriksaan tersebut dilakukan sebelum Bobby menduduki jabatan tertinggi di PT Kereta Api Indonesia.
Bobby Rasyidin kemudian dilantik sebagai Direktur Utama PT KAI pada 12 Agustus 2025.
Riwayat jabatan tersebut penting untuk membedakan kapasitas Bobby dalam perkara yang sedang disidik dengan posisinya saat ini sebagai pimpinan perusahaan transportasi milik negara.
Perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan proyek digitalisasi SPBU periode 2018–2023, bukan proyek yang disebut berlangsung di lingkungan PT KAI.
Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan bahwa PT KAI menjadi objek penyidikan dalam kasus tersebut.
Tiga Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam pengusutan dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU, KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Ketiganya adalah Dian Rachmawan, Weriza, dan Elvizar.
Dian Rachmawan merupakan Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017–2019.
Sementara itu, Weriza pernah menjabat sebagai Senior General Manager Strategic Sourcing Operation (SGM SSO) Procurement PT Telkom periode 2012–2020.
Adapun Elvizar merupakan mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT Pasifik Cipta Solusi.
Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan proyek digitalisasi SPBU.
KPK menduga terdapat pengaturan dalam proses pemilihan penyedia atau vendor yang mengerjakan proyek tersebut.
Dugaan pengaturan vendor menjadi salah satu fokus penyidikan karena proses pengadaan barang dan jasa seharusnya dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, persaingan yang sehat, akuntabilitas, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Meski telah berstatus tersangka, ketiganya tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Proyek Digitalisasi SPBU Bernilai Maksimal Rp3,6 Triliun
Kasus yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan pengadaan sistem digitalisasi SPBU dalam rentang waktu 2018 hingga 2023.
Proyek tersebut memiliki nilai maksimal sekitar Rp3,6 triliun, dengan skema nilai yang disebut mencapai Rp15,25 per liter.
Digitalisasi SPBU pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pencatatan dan pemantauan transaksi penyaluran bahan bakar melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Sistem digital dapat membantu meningkatkan ketepatan data, efisiensi pengawasan, serta transparansi dalam proses distribusi bahan bakar.
Namun, pelaksanaan proyek teknologi berskala besar tetap membutuhkan mekanisme pengadaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyimpangan pada proses pemilihan vendor yang berpotensi memengaruhi kewajaran dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Nilai maksimal Rp3,6 triliun merupakan besaran proyek yang disebut dalam penyidikan, bukan jumlah uang yang secara otomatis dinyatakan telah dikorupsi.
Kerugian Negara Diduga Mencapai Rp322,18 Miliar
Selain menelusuri proses pengadaan, KPK juga mendalami dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek digitalisasi SPBU.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, nilai kerugian negara dalam perkara tersebut diduga mencapai Rp322,18 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.
Penyidik perlu membuktikan bagaimana dugaan penyimpangan pengadaan terjadi, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta hubungan antara tindakan yang disangkakan dengan kerugian negara.
KPK juga perlu menelusuri aliran dana dan transaksi yang relevan untuk memastikan apakah terdapat keuntungan tidak sah yang diperoleh pihak tertentu.
Dalam konteks itulah penyitaan uang Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin menjadi perkembangan yang menarik perhatian publik.
Namun, nilai uang yang disita tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai bagian dari kerugian negara tanpa penjelasan dan pembuktian lebih lanjut.
Penyitaan Uang Menjadi Bagian dari Pengumpulan Alat Bukti
Dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penyitaan dapat dilakukan terhadap barang atau aset yang dinilai memiliki hubungan dengan perkara sesuai prosedur hukum.
Langkah tersebut bertujuan mendukung pembuktian, mengamankan barang bukti, dan mencegah hilangnya aset yang relevan dengan proses penyidikan.
Penyitaan juga dapat menjadi bagian dari penelusuran transaksi keuangan untuk mengungkap kemungkinan hubungan antara pihak-pihak yang diperiksa dengan dugaan tindak pidana.
Namun, setiap tindakan penyitaan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam perkara digitalisasi SPBU, KPK belum memberikan penjelasan terperinci mengenai konstruksi hukum penyitaan uang Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin.
Karena itu, publik masih menunggu keterangan resmi mengenai dasar penyitaan, asal-usul uang, serta keterkaitannya dengan dugaan pengaturan vendor.
Publik Menanti Transparansi Pengusutan Proyek Digitalisasi SPBU
Perkembangan kasus ini kembali menempatkan tata kelola pengadaan teknologi di lingkungan perusahaan negara dalam sorotan.
Proyek digitalisasi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi justru berisiko kehilangan manfaat apabila proses pengadaannya tidak dilaksanakan secara akuntabel.
Dugaan pengaturan vendor dalam proyek bernilai triliunan rupiah menjadi persoalan serius yang memerlukan pembuktian secara menyeluruh.
Pengusutan perkara juga penting untuk memastikan apakah terdapat kelemahan pengawasan, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik pengadaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Di sisi lain, penyidikan harus tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta membedakan secara jelas pihak yang berstatus saksi dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan, termasuk hasil penelusuran aliran dana dan keterkaitan barang bukti yang telah disita.
Penyitaan Rp2 miliar dari Dirut PT KAI Bobby Rasyidin menjadi perkembangan penting dalam kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU, tetapi keterlibatan uang tersebut dalam perkara masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Dengan nilai proyek maksimal Rp3,6 triliun dan dugaan kerugian negara Rp322,18 miliar, perkara ini menjadi ujian bagi upaya pemberantasan korupsi serta penguatan transparansi pengadaan di lingkungan badan usaha milik negara.
