LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang berpotensi mengarah pada tindak pidana makar. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berlangsungnya penyidikan kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Herindra menyampaikan pandangannya ketika ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Ia menegaskan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum merupakan perbuatan ilegal, terlebih apabila menyasar kepala negara.
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” kata Herindra.
Pernyataan Kepala BIN tersebut menambah perhatian terhadap kasus dugaan penyadapan yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum dalam penggunaan teknologi komunikasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan informasi strategis dan keamanan penyelenggaraan negara.
Kepala BIN Belum Ungkap Pihak yang Memerintahkan Penyadapan
Herindra menyampaikan pernyataan tersebut ketika wartawan menanyakan dugaan kebobolan sistem pengamanan intelijen yang berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pihak yang diduga memerintahkan maupun mengendalikan kegiatan penyadapan tersebut.
Herindra juga tidak memaparkan bagaimana dugaan penyadapan dapat terjadi, sistem komunikasi apa yang menjadi sasaran, atau sejauh mana informasi yang diduga diperoleh melalui tindakan ilegal tersebut.
Ketika ditanya mengenai agenda kedatangannya ke Istana Kepresidenan, Herindra mengaku hendak menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo.
“Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden,” ujarnya.
Meski demikian, Kepala BIN tidak merinci isi laporan yang akan disampaikan kepada kepala negara.
Belum diketahui apakah laporan tersebut secara khusus berkaitan dengan perkembangan dugaan penyadapan atau mencakup persoalan intelijen lainnya.
Dugaan Penyadapan Jadi Perhatian Serius Istana
Sebelum pernyataan Kepala BIN, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan keprihatinan Presiden Prabowo terhadap dugaan penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.
Dalam keterangan pada Rabu (4/11/2026), Prasetyo menyampaikan bahwa dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal merupakan persoalan yang perlu ditangani secara serius.
Pemerintah menilai informasi yang berkaitan dengan Presiden dan pejabat negara dapat mengandung materi sensitif yang harus dilindungi dari akses tidak sah.
Prasetyo juga menyampaikan pandangan bahwa dugaan tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum pidana.
Namun, pandangan mengenai kemungkinan makar masih harus dibedakan dari penetapan sangkaan pidana dan pembuktian di pengadilan.
Presiden Prabowo Minta Penyidikan Objektif dan Transparan
Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan arahan agar penanganan perkara dugaan penyadapan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Arahan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).
Pemerintah menegaskan bahwa proses hukum harus berlangsung tanpa ada fakta yang sengaja ditutup-tutupi.
Presiden juga meminta agar perkembangan perkara tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Sikap tersebut menjadi penting karena kasus dugaan penyadapan melibatkan nama sejumlah tokoh yang pernah menduduki posisi strategis dalam institusi negara.
Penanganan perkara diharapkan dapat menjelaskan rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta dasar hukum pertanggungjawaban masing-masing pihak.
Nama Listyo Sigit Prabowo Muncul dalam Penyidikan
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sejumlah pemberitaan menyebut bahwa penyidik Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
Pemerintah juga telah mengumumkan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan melalui keputusan Presiden pada 4 November 2026.
Untuk sementara, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan.
Meski demikian, pemberhentian dari jabatan pemerintahan merupakan tindakan administratif yang harus dibedakan dari pembuktian kesalahan pidana.
Penentuan tanggung jawab pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.
Dugaan Makar Memerlukan Pembuktian Unsur Pidana
Pernyataan Herindra mengenai dugaan tindakan yang mengarah pada makar perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat.
Penyadapan ilegal dan makar merupakan persoalan hukum yang memiliki unsur pidana berbeda.
Penyadapan tanpa kewenangan dapat berkaitan dengan pelanggaran ketentuan mengenai intersepsi dan akses terhadap informasi elektronik.
Sementara itu, dugaan makar memerlukan pembuktian unsur-unsur khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak secara otomatis dapat dinyatakan sebagai tindak pidana makar tanpa pembuktian mengenai tujuan, tindakan, dan unsur pidana yang disyaratkan undang-undang.
Penyidik perlu mengungkap fakta secara menyeluruh untuk menentukan apakah perkara tersebut terbatas pada dugaan penyadapan ilegal atau terdapat tindak pidana lain yang dapat dibuktikan.
Keamanan Informasi Presiden Menjadi Sorotan
Perkembangan perkara ini juga menempatkan perlindungan komunikasi dan informasi strategis negara dalam perhatian publik.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menjalankan berbagai fungsi yang berkaitan dengan kebijakan nasional, hubungan internasional, pertahanan, keamanan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, dugaan akses ilegal terhadap komunikasi kepala negara memerlukan penanganan serius, termasuk penelusuran kemungkinan kelemahan pengamanan informasi.
Namun, rincian teknis mengenai sistem yang diduga menjadi sasaran penyadapan belum dijelaskan secara terbuka.
Belum ada pula informasi terperinci dalam pernyataan Herindra mengenai jenis data yang diduga diakses ataupun dampak langsungnya terhadap pengambilan keputusan pemerintah.
Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat tanpa harus bergantung pada spekulasi.
Publik Menunggu Pengungkapan Motif dan Pihak yang Bertanggung Jawab
Pernyataan Kepala BIN Muhammad Herindra memperkuat perhatian terhadap penyidikan dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Meski telah menyebut tindakan tersebut ilegal dan berpotensi mengarah pada makar, Herindra belum mengungkap pihak yang diduga memberikan perintah maupun motif di balik peristiwa tersebut.
Sementara itu, pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses hukum berlangsung objektif dan transparan.
Pengungkapan motif, pembuktian dugaan penyadapan, serta penentuan tanggung jawab pidana menjadi kunci untuk memastikan perkara ini ditangani berdasarkan fakta dan hukum, bukan semata-mata tuduhan atau penilaian politik.
Publik kini menunggu perkembangan penyidikan yang dapat memberikan kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab, kemungkinan pelanggaran hukum yang terjadi, dan langkah penguatan keamanan informasi negara agar peristiwa serupa tidak terulang.
