LINTASNUSANTARANEWS.ID | JAKARTA- Perjalanan dinas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ke Malaysia dan Singapura menjadi perhatian di tengah proses penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Nusron sebelumnya meminta penundaan pemeriksaan sebagai saksi dengan alasan memiliki agenda kedinasan di luar negeri.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko membenarkan adanya perjalanan Nusron ke luar negeri. Namun, hingga Selasa (20/10/2026), ia mengaku belum memperoleh kepastian mengenai keberadaan terkini Menteri ATR/BPN tersebut di Indonesia.
“Nah, saya belum terinfo apakah beliau sudah ada di Indonesia atau belum,” kata Hendarsam di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Hendarsam menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Nusron terpantau melakukan perjalanan ke Singapura melalui Batam pada pekan sebelumnya.
“Itu kan di minggu lalu, kalau enggak salah, kami termonitor beliau ke Singapura melalui Batam, seperti itu,” ujarnya.
Meski demikian, Hendarsam menyebut terdapat indikasi Nusron telah kembali masuk ke Indonesia setelah perjalanan tersebut. Ia juga membenarkan adanya kegiatan dinas di Malaysia.
“Sudah, sudah masuk, sepertinya sudah masuk lagi (ke Indonesia dari Singapura). Iya, sempat ke Malaysia ada kegiatan dinas di sana,” tuturnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa informasi mengenai perjalanan Nusron telah diterima pihak Imigrasi, tetapi kepastian posisi terkininya belum dapat disimpulkan dari keterangan Hendarsam.
Imigrasi Tegaskan Belum Ada Permintaan Pencegahan ke Luar Negeri
Di tengah perhatian terhadap perjalanan Nusron, Hendarsam memastikan bahwa hingga saat memberikan keterangan, pihaknya belum menerima permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri ATR/BPN tersebut dari aparat penegak hukum.
“Sampai saat ini belum, belum ada. Sepengetahuan kami sampai dengan saat ini belum ada,” ucap Hendarsam.
Dengan demikian, berdasarkan informasi yang disampaikan Imigrasi, belum terdapat tindakan pencegahan perjalanan ke luar negeri terhadap Nusron.
Perlu ditegaskan, perjalanan dinas ke luar negeri tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum. Demikian pula, belum adanya pencegahan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang menghindari proses penyidikan.
Namun, dalam perkara korupsi yang sedang ditangani KPK, kepastian kehadiran saksi menjadi bagian penting untuk memastikan proses pengumpulan keterangan berjalan efektif dan tidak mengalami penundaan berkepanjangan.
KPK Sudah Jadwalkan Pemeriksaan, Nusron Ajukan Penundaan
Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Nusron Wahid sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Tbk.
Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (15/10/2026). Akan tetapi, Nusron mengirimkan surat permohonan penundaan pada Rabu (14/10/2026) dengan alasan terdapat agenda kedinasan yang bersamaan.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya surat permintaan penundaan tersebut.
“Terhadap NW, betul bahwa tanggal 14 (Oktober) kemarin sebetulnya sudah sesuai dengan panggilan penyidik, tapi kemudian ada surat dari yang bersangkutan untuk melakukan penundaan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
Menurut Taufik, salah satu alasan yang disampaikan berkaitan dengan perjalanan dinas Nusron ke luar negeri, yang disebut menuju Malaysia.
“Jadi yang pertama itu ada surat agenda yang berbarengan. Kemudian yang saat kemarin, tanggal 14 itu agenda kegiatan Perdin ke luar negeri. Kalau nggak salah ke Malaysia,” ujarnya.
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa ketidakhadiran Nusron dalam agenda pemeriksaan telah disampaikan melalui mekanisme surat kepada penyidik.
Meski begitu, pengajuan surat penundaan tidak otomatis berarti alasan ketidakhadiran telah diterima oleh KPK.
KPK Akan Uji Kewajaran Alasan Penundaan
Ahmad Taufik Husein menegaskan, penyidik akan mengevaluasi alasan yang disampaikan Nusron untuk menentukan apakah permintaan penundaan pemeriksaan dapat dinilai patut dan wajar.
Evaluasi tersebut diperlukan karena agenda kedinasan yang bersamaan dengan panggilan penyidik harus diperiksa berdasarkan keadaan dan kebutuhan penyidikan.
“Karena memang ada mencantumkan agenda kegiatan yang bersamaan, nah itu akan kemudian dievaluasi lagi, apakah dianggap alasan tersebut patut dan wajar,” ujar Taufik.
Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar bagi KPK untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk menjadwalkan ulang pemeriksaan atau menerbitkan panggilan kedua.
“Apakah tadi sudah masuk untuk menerapkan panggilan kedua atau akan dilakukan reschedule atau jadwal ulang untuk yang bersangkutan,” katanya.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum terdapat kepastian mengenai jadwal pemeriksaan berikutnya.
Penegakan Hukum Korupsi Harus Tegas dan Setara
Perkembangan ini kembali menempatkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagai perhatian penting dalam pemberantasan korupsi.
Setiap warga negara, termasuk pejabat tinggi negara, memiliki kewajiban untuk menghormati proses hukum dan memberikan keterangan apabila dipanggil secara sah oleh penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jabatan publik tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa dalam proses pemeriksaan. Sebaliknya, penyidik juga wajib menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, dan menghormati hak setiap orang yang dimintai keterangan.
Dalam perkara ini, status Nusron sebagaimana disebutkan dalam informasi KPK adalah saksi, bukan tersangka. Pemanggilan sebagai saksi tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana.
Karena itu, ketegasan penegakan hukum harus diwujudkan melalui prosedur yang jelas, pemeriksaan yang terukur, serta pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan prasangka.
Dugaan Suap Pengurusan HGB Perlu Diusut Transparan
Perkara dugaan suap pengurusan HGB yang tengah ditangani KPK juga menyangkut persoalan penting dalam tata kelola pertanahan nasional.
Proses penerbitan dan pengurusan hak atas tanah harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik suap maupun penyalahgunaan kewenangan.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan, penyidik perlu menelusuri proses administrasi, pihak-pihak yang terlibat, aliran dana apabila ditemukan, serta kemungkinan adanya keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Namun, keberadaan penyidikan tidak berarti perusahaan atau seluruh pejabat yang berkaitan dengan proses pengurusan HGB telah terbukti melakukan pelanggaran. Kesimpulan mengenai tanggung jawab pidana harus didasarkan pada hasil penyidikan dan proses peradilan.
Keterangan Nusron sebagai saksi diharapkan dapat membantu penyidik memperjelas fakta yang relevan dengan perkara tersebut.
Publik Menanti Kepastian Pemeriksaan Nusron
Di tengah belum pastinya informasi kepulangan Nusron yang disampaikan Dirjen Imigrasi, perhatian berikutnya tertuju pada langkah KPK dalam menindaklanjuti permohonan penundaan pemeriksaan.
KPK perlu memastikan proses penyidikan tetap berjalan sesuai jadwal yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjelaskan perkembangan penting kepada publik sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.
Kepastian pemeriksaan diperlukan untuk menghindari munculnya spekulasi mengenai perlakuan berbeda terhadap pejabat negara.
Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada ketegasan terhadap masyarakat biasa. Pejabat negara pun harus menunjukkan penghormatan yang sama terhadap proses hukum, termasuk memenuhi panggilan penyidik sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, kredibilitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberanian mengusut perkara besar, tetapi juga oleh konsistensi aparat dalam menerapkan aturan secara adil, transparan, dan tanpa membedakan kedudukan seseorang.
Hukum harus tetap berdiri tegak, siapa pun yang dimintai keterangan dan setinggi apa pun jabatan yang diembannya.
