LINTASNUSANATARANEWS.ID | JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan budaya kerja yang lebih disiplin di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satu aturan yang ditekankannya adalah ketepatan waktu dalam menghadiri rapat. Bahkan, aparatur sipil negara (ASN) yang terlambat satu hingga dua menit dapat diminta tidak mengikuti rapat yang sedang berlangsung.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pramono membangun budaya kerja atau corporate culture yang mengedepankan kedisiplinan, transparansi, keterbukaan, serta profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Pramono saat meresmikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Taman Harapan Pionir Jakarta di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, Minggu (25/10/2026).
“Apa yang dibangun? Corporate culture. Begitu sekarang acara di DKI Jakarta, semuanya sudah disiplin,” ujar Pramono.
Terlambat Satu Menit, ASN Bisa Diminta Tak Ikut Rapat
Pramono mengungkapkan bahwa sebelumnya keterlambatan menghadiri rapat di lingkungan Balai Kota Jakarta kerap dianggap sebagai hal biasa.
Menurutnya, kebiasaan tersebut harus diubah karena ketepatan waktu merupakan bagian penting dari profesionalisme aparatur pemerintah.
Ia mencontohkan bahwa pada masa sebelumnya, keterlambatan hingga 30 menit dalam sebuah rapat masih sering ditoleransi.
“Saya adalah gubernur yang pasti disiplin. Dulu yang namanya di Balai Kota kalau rapat itu terlambat setengah jam biasa aja,” ungkapnya.
Namun, kini Pramono menegaskan bahwa keterlambatan satu atau dua menit pun tidak seharusnya dianggap lumrah.
Ia bahkan menyatakan akan mengingatkan pegawai yang datang terlambat agar tidak mengikuti rapat yang telah dimulai.
“Sekarang begitu terlambat 1–2 menit, saya dengan halus akan mengatakan, ‘Lebih baik tidak ikut rapat daripada rapat terlambat,’” tegas Pramono.
Menurutnya, ketegasan tersebut diperlukan untuk membangun kebiasaan baru yang menghargai waktu dan meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan.
Disiplin Harus Berlaku hingga Kantor Wali Kota
Pramono menekankan bahwa penerapan disiplin tidak boleh hanya berlaku di lingkungan Balai Kota atau ketika ASN mengikuti rapat bersama gubernur.
Ia menginginkan budaya ketepatan waktu diterapkan secara konsisten di seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta, termasuk kantor wali kota dan perangkat daerah lainnya.
Dengan demikian, kedisiplinan diharapkan menjadi kebiasaan bersama, bukan sekadar bentuk kepatuhan ketika berada di hadapan pimpinan.
Menurut Pramono, perubahan budaya kerja harus dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk datang tepat waktu, mempersiapkan agenda dengan baik, dan menghargai jadwal yang telah disepakati.
Ia berharap penerapan disiplin tersebut dapat mendukung peningkatan koordinasi antarlembaga serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik.
Keputusan Pemerintah Harus Transparan dan Terbuka
Selain menekankan kedisiplinan, Pramono juga menginginkan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta membangun budaya pemerintahan yang transparan dan terbuka.
Menurutnya, keterbukaan merupakan prinsip penting dalam menyelesaikan persoalan serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Intinya adalah yang kita bangun adalah corporate culture, transparan, terbuka, menyelesaikan masalah juga terbuka,” tuturnya.
Pramono menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan tidak boleh semata-mata didasarkan pada kehendak pribadi.
Setiap kebijakan harus melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan serta mempertimbangkan kepentingan publik.
Ia menilai budaya kerja yang transparan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Tak Bedakan ASN Berdasarkan Pilihan Politik
Dalam kesempatan yang sama, Pramono menegaskan bahwa dirinya tidak menjadikan pilihan politik ASN pada pemilihan gubernur sebelumnya sebagai dasar penilaian karier mereka.
Ia menyatakan seluruh pegawai memiliki kesempatan untuk bekerja dan berkembang secara profesional, terlepas dari dukungan politik yang pernah diberikan.
Bahkan, Pramono mengaku pernah memberikan promosi jabatan kepada pegawai yang secara terbuka tidak mendukungnya dalam kontestasi politik.
“Bahkan beberapa orang yang secara terbuka tidak memilih saya, tidak mendukung saya, sama sekali saya tidak punya catatan pada yang bersangkutan, malah saya promosikan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Pramono ingin membangun lingkungan birokrasi yang tidak didasarkan pada kedekatan atau loyalitas politik pribadi.
Ia menginginkan aparatur pemerintah berfokus pada tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan masyarakat.
Pramono Tegaskan Tak Akan Bawa Orang Luar untuk Isi Jabatan ASN
Pramono juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan ruang kepada aparatur yang telah berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Ia menegaskan tidak akan membawa orang dari luar untuk mengisi posisi ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari komitmennya membangun kepercayaan terhadap aparatur yang sudah bekerja dalam struktur pemerintahan Jakarta.
Pramono meminta seluruh pegawai menjalankan tugas secara profesional dan menunjukkan kinerja terbaik.
“Silakan bekerja baik-baik, tetapi sebagai gubernur saya adalah gubernur yang pasti disiplin,” katanya.
Ia menekankan bahwa kesempatan berkarier harus diiringi tanggung jawab untuk menjaga kedisiplinan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bangun Birokrasi Profesional dan Berorientasi Pelayanan
Upaya Pramono membangun budaya kerja disiplin di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi bagian dari agenda pembenahan tata kelola pemerintahan.
Ketepatan waktu dalam rapat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, sementara keterbukaan dalam pengambilan keputusan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
Di sisi lain, sikap tidak membedakan pegawai berdasarkan pilihan politik merupakan pesan penting mengenai profesionalisme birokrasi.
Namun, keberhasilan pembenahan tersebut tetap perlu dinilai melalui pelaksanaan kebijakan secara konsisten, peningkatan kinerja aparatur, dan kualitas pelayanan publik.
Dengan menerapkan disiplin ketat, termasuk meminta ASN yang terlambat satu hingga dua menit untuk tidak mengikuti rapat, Pramono Anung ingin mengubah kebiasaan lama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Bagi Pramono, budaya kerja yang disiplin, transparan, dan terbuka merupakan fondasi untuk membangun pemerintahan yang profesional, efektif, serta mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat Ibu Kota.
