LINTASNUSANTARANEWS.ID | SOLO- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengaku heran masih ada kepala daerah yang diduga terlibat praktik korupsi di tengah semakin gencarnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menegaskan, penindakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pemerintahan agar peluang penyalahgunaan kekuasaan dapat ditekan sejak awal.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya kepada wartawan seusai menjadi pembicara dalam Konvensi Perhumas di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026). Ia dimintai tanggapan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Dalam beberapa bulan sebelumnya, KPK juga disebut melakukan OTT terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
“Ya ini memang saya tidak habis pikir ya, teman-teman kepala daerah itu masih berani ya untuk melawan arus. Harusnya kan sekarang arus pemberantasan korupsi, gitu ya,” ujar Bima Arya, sebagaimana diberitakan Media Indonesia.
Menurutnya, berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan daerah harus menjadi bahan evaluasi serius. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah dugaan tindak pidana terjadi, tetapi juga perlu memperbaiki sistem yang memungkinkan praktik korupsi berkembang.
Bima Arya menyoroti sejumlah aspek yang perlu dibenahi, mulai dari sistem kaderisasi partai politik, mekanisme pemilihan umum, hingga tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
“Jadi, mana yang berkontribusi itu kita kikis satu-satu, gitu. Dan saya kira juga perlu diseimbangkan antara law enforcement, penegakan hukum dan pembenahan sistem,” tegasnya.
Pencegahan Korupsi Tidak Boleh Berhenti pada Imbauan
Bima Arya menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama KPK telah melakukan langkah pencegahan melalui pertemuan dengan para kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri dan Ketua KPK memberikan peringatan sekaligus memaparkan data mengenai potensi serta indikasi korupsi yang perlu diantisipasi pemerintah daerah.
“Pak Mendagri berkeliling bersama Ketua KPK mengumpulkan kepala daerah itu untuk mengingatkan dan membuka data-data potensi korupsi dan indikasi korupsi, itu sudah dilakukan. Dan kita berharap itu jadi rem yang sangat efektif,” jelasnya.
Ia berharap langkah pencegahan tersebut benar-benar menjadi pengingat bagi kepala daerah agar menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Predikat WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi
Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya turut menanggapi persoalan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, opini WTP tetap penting sebagai instrumen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, penilaian tersebut tidak boleh dipandang sebagai jaminan bahwa suatu pemerintahan sepenuhnya terbebas dari penyimpangan atau tindak pidana korupsi.
“Ya, WTP itu perlu, tetapi kan itu penting ya untuk membuat sistem keuangan itu lebih transparan. Ya, tapi harus diimbangi tetap dengan pengawasan dan juga apa namanya? Penegakan hukum, harus,” ujarnya.
Bima menegaskan bahwa kepala daerah harus terlibat aktif dalam pengawasan pengelolaan anggaran, termasuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pemerintahan.
Ia juga mengingatkan agar persoalan yang melibatkan individu tidak serta-merta digeneralisasi sebagai kesalahan lembaga pemeriksa keuangan.
“Oknumnya yang harus ditertibkan,” pungkasnya.
Pernyataan Wamendagri tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen nyata, bukan sekadar kepatuhan administratif atau keberhasilan memperoleh predikat pengelolaan keuangan.
Pembenahan sistem politik, birokrasi, pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengawasan internal menjadi bagian penting untuk mempersempit ruang terjadinya korupsi.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, kepala daerah dituntut tidak hanya mampu menjalankan pembangunan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan Bima Arya menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya pejabat yang ditangkap. Pencegahan yang efektif, pengawasan yang konsisten, dan keberanian memperbaiki sistem merupakan fondasi penting untuk membangun pemerintahan daerah yang bersih dan dipercaya masyarakat.
