LINTASNUSANTARANEWS.ID | MEDAN- Kasus dugaan penyelundupan 1,16 ton ketamin menggunakan kapal MT Global 168 di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara, memasuki babak baru. Penasihat hukum seorang warga negara Taiwan berinisial YCY (42), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, membantah kliennya mengetahui maupun terlibat dalam pengaturan penyelundupan barang tersebut.
Pengacara YCY, Rion Aritonang, menyatakan kliennya hanya menjalankan tugas sebagai kurir yang diminta menunjukkan koordinat pelayaran kapal. Ia mendesak kepolisian tidak berhenti pada penetapan tersangka terhadap orang yang berada di lapangan, tetapi juga mengungkap pemilik, pemesan, dan pengendali pengiriman ketamin dalam jumlah besar tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Rion dalam keterangannya kepada Jurnalis, sebagaimana diberitakan pada Minggu (25/10/2026).
Pengacara Sebut YCY Hanya Menunjukkan Koordinat Kapal
Rion menjelaskan bahwa perjalanan MT Global 168 bermula dari Pasir Gudang, Malaysia, menuju Phuket, Thailand.
Menurutnya, YCY mengikuti perjalanan tersebut atas perintah seseorang warga negara Malaysia bernama Pong.
Dalam perjalanan itu, kliennya disebut hanya bertugas menunjukkan koordinat jalur pelayaran yang harus dilalui kapal.
Rion mengklaim YCY tidak mengetahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk mengangkut ketamin dalam jumlah besar.
Ia juga menyampaikan dugaan bahwa muatan ketamin dimasukkan ke kapal ketika berada di Phuket, sebelum kemudian dibawa menuju kawasan perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.
Namun, keterangan mengenai lokasi pemuatan barang tersebut masih merupakan versi pihak penasihat hukum dan belum dapat dinyatakan sebagai hasil penyidikan yang telah terbukti.
“YCY tidak mengetahui siapa pemilik ketamin itu. Kami mendesak Polri mengungkap pemesan barang haram itu. Jangan hanya kurir yang ditangkap,” ujar Rion.
Saat memberikan keterangan tersebut, Rion menyebut kliennya sedang menjalani penahanan di Polres Belawan, Sumatera Utara.
Polisi Temukan 58 Karung Berisi 1.160 Bungkus Ketamin
Sebelumnya, tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polda Sumatera Utara, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan dugaan penyelundupan ketamin menggunakan kapal MT Global 168.
Kapal berbendera Mongolia tersebut diamankan di perairan sekitar Tanjung Balai Asahan, Selat Malaka, sebelum dibawa ke Pelabuhan Belawan, Medan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dari pemeriksaan muatan, petugas menemukan 58 karung yang berisi 1.160 bungkus ketamin HCl dengan berat keseluruhan 1.160 kilogram atau 1,16 ton.
Besarnya jumlah barang bukti tersebut menjadi perhatian aparat karena menunjukkan adanya dugaan aktivitas pengiriman berskala besar melalui jalur laut internasional.
Pengungkapan kasus ini juga memperlihatkan pentingnya pengawasan perairan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di kawasan Asia Tenggara.
Satu WNA Taiwan Tersangka, Tujuh Awak Lainnya Saksi
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam konferensi pers di Pelabuhan Belawan, Jumat (23/10/2026), menjelaskan bahwa penyidik telah menetapkan YCY sebagai tersangka.
Sementara itu, tujuh awak kapal lainnya masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui peran masing-masing dalam perjalanan serta pengangkutan muatan tersebut.
Perbedaan status hukum itu menunjukkan bahwa penyidik masih mendalami tingkat pengetahuan dan keterlibatan setiap orang yang berada di atas kapal.
Penetapan YCY sebagai tersangka merupakan keputusan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan awal. Namun, status tersebut tidak menghapus hak tersangka untuk membantah tuduhan dan memperoleh pembelaan hukum.
Sebaliknya, klaim penasihat hukum bahwa YCY hanya menjalankan perintah juga masih harus diuji melalui alat bukti, dokumen perjalanan, komunikasi, dan keterangan para saksi.
Pengacara: Klien Dijerat Undang-Undang Kesehatan, Bukan Narkotika
Dalam keterangannya, Rion Aritonang juga menjelaskan dasar hukum yang menurutnya digunakan penyidik untuk menjerat YCY.
Ia menyebut kliennya diproses berdasarkan ketentuan pidana di bidang kesehatan, yakni Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dikaitkan dengan ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
“Bukan undang-undang narkotika,” kata Rion.
Penjelasan tersebut penting karena ketamin dikenal sebagai obat anestesi yang digunakan dalam pelayanan medis, tetapi pengadaan, distribusi, dan penggunaannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, penyebutan ketamin sebagai narkotika dalam pemberitaan tidak boleh secara otomatis disamakan dengan klasifikasi hukumnya.
Penetapan jenis tindak pidana dan ketentuan yang diterapkan kepada tersangka harus mengacu pada dokumen resmi penyidikan.
Hingga bahan berita ini disusun, rincian penerapan pasal tersebut bersumber dari keterangan penasihat hukum dan masih memerlukan konfirmasi langsung kepada penyidik.
Kapal Terdaftar atas Nama Perusahaan Malaysia
Kapolri Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa MT Global 168 tercatat atas nama perusahaan Malaysia, Makmur Marine Petroleum.
Berdasarkan informasi yang disampaikan kepolisian, perusahaan tersebut beralamat di Johor Bahru, Malaysia.
Namun, kepemilikan administratif kapal belum tentu menunjukkan siapa pihak yang menguasai muatan ketamin ataupun siapa yang memberikan perintah pengiriman.
Karena itu, kepolisian masih mendalami hubungan antara perusahaan pemilik kapal, pihak yang mengoperasikan kapal, awak, serta kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam perjalanan tersebut.
“Kami sedang mendalami pihak-pihak yang berada di balik kepemilikan dan pengoperasian kapal,” ujar Suyudi dalam konferensi pers di Pelabuhan Belawan, Jumat (23/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan masih dikembangkan untuk mengungkap struktur pengiriman dan pihak yang diduga bertanggung jawab atas muatan.
Nilai Barang Bukti Diperkirakan Rp1,856 Triliun
Dalam konferensi pers yang sama, Kapolri menyampaikan bahwa ketamin yang berhasil diamankan memiliki nilai ekonomis yang diperkirakan mencapai Rp1,856 triliun.
Angka tersebut merupakan estimasi nilai barang bukti yang disampaikan kepolisian, bukan jumlah uang tunai yang disita maupun kerugian negara yang telah dihitung.
Besarnya nilai barang bukti memperkuat kebutuhan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan terorganisasi yang memiliki kemampuan pendanaan dan logistik.
Pengiriman lebih dari satu ton ketamin menggunakan kapal lintas negara juga menimbulkan pertanyaan mengenai asal barang, proses pemuatan, dokumen pengangkutan, dan tujuan akhirnya.
Penyidik perlu memastikan apakah muatan tersebut akan diedarkan di Indonesia atau berkaitan dengan jalur distribusi ke negara lain.
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting untuk mengungkap keseluruhan perkara, bukan hanya aktivitas pengangkutan di atas kapal.
Polisi Didesak Ungkap Pemesan dan Pengendali Utama
Desakan penasihat hukum YCY agar polisi mengungkap pemilik ketamin menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan kasus ini.
Menurut Rion, penyidikan seharusnya tidak berhenti pada orang yang diduga hanya menjalankan perintah di lapangan.
Namun, siapa pun yang terbukti mengetahui dan berperan dalam tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya.
Karena itu, penyidikan perlu membedakan secara jelas antara pihak yang mengatur pengiriman, pemilik muatan, pengendali perjalanan, dan awak yang menjalankan tugas operasional.
Penelusuran komunikasi, dokumen pelayaran, transaksi keuangan, serta hubungan antarpihak dapat membantu menjelaskan pembagian peran dalam perkara tersebut.
Kapolri sebelumnya juga menegaskan bahwa penindakan tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti, tetapi harus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan jaringan yang lebih luas.
Pengungkapan Jaringan Jadi Ujian Penegakan Hukum
Kasus MT Global 168 menjadi perhatian karena melibatkan barang bukti dalam jumlah besar, perjalanan lintas negara, serta perbedaan keterangan antara penyidik dan pihak penasihat hukum tersangka.
Di satu sisi, kepolisian telah menetapkan YCY sebagai tersangka dan masih memeriksa tujuh awak lainnya.
Di sisi lain, penasihat hukum membantah kliennya mengetahui isi muatan dan meminta aparat menelusuri pihak yang diduga menjadi pemesan utama.
Kedua posisi tersebut harus diuji melalui proses hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti.
Pengungkapan 1,16 ton ketamin senilai sekitar Rp1,856 triliun merupakan langkah penting dalam penegakan hukum di kawasan Selat Malaka. Namun, keberhasilan penyidikan tidak cukup diukur dari besarnya barang bukti yang disita.
Publik juga menanti apakah kepolisian mampu mengungkap siapa pemilik ketamin, pihak yang memerintahkan pengiriman, serta jaringan yang diduga berada di balik pengoperasian kapal MT Global 168.
Dengan penyidikan yang menyeluruh, transparan, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, perkara ini diharapkan dapat mengungkap seluruh pihak yang benar-benar bertanggung jawab sesuai peran dan alat bukti yang ditemukan.
